Sampai saat ini banyak kalangan menilai bahwa sektor pertanian memiliki banyak permasalahan,namun disisi lain, sektor pertanian sebagaimana diketahui memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia diantaranyasebagai penghasil devisa, sektor yang terbesar menyerap tenaga kerja (sekitar 73% dari angkatan kerja nasional) dan menampung 90% usaha kecil menengah. Sektor pertanian merupakan salah satu dari care business di Sumatera Selatan dan merupakan salah satu pilar penyokong pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu,terbukti sektor ini masih dapat bertahan dimasa krisis, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

Berlakunya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten kota menimbulkan perubahan yang fundamental dalam keseluruhan sistem kewenangan pemerintahan termasuk dalam proses pelayanan yang berhubungan dengan penanaman modal. Disamping itu, persaingan dalam menarik investasi di dalarn negeri cenderung meningkat semakin tajam pada berbagai sektor terutama sektor PMDN dan PMA. sektor pertanian terutama pada pertanian rakyat temyata sulit sekali ditemukan investor menanamkan modalnya pada sektor ini sehingga sangat sulit menempatkan pertanian sebagai sektor ekonomi yang berdiri sendiri, dimana berdasarkan cakupan pelaku maupun keterkaitan antar kelembagaan akan berkaitan dengan kebijakan moneter, infrastruktur, pengembangan surnber daya manusia serta kebijakan perdagangan dalam maupun luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa penyebab pertumbuhan kredit pertanian lamban ?

b. Bagaimana kesulitan petani dalam menemukan investor untuk pertanian ?

c. Bagaimana solusi dari permasalahan lambannya pertumbuhan kredit pertanian ?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui penyebab pertumbuhan kredit pertanian yang lamban

b. Menemukan solusi permasalahan pertumbuhan kredit pertanian yang lamban

BAB II
PEMBAHASAN

3.1 Permasalahan

Perkembangan kredit perbankan untuk sektor pertanian di Sumatra Selatan dari 2012 hingga 2015 menunjukkan peningkatan yang lamban, dengan porsi yang masih minim dari total pembiayaan bank. Bank Indonesia (BI) Sumatra Selatan mencatat penyaluran kredit pertanian di Tanah Padugan dalam tiga tahun meningkat hanya Rp.1,8 triliun, dari penyaluran sebesar Rp. 5,5 triliun pada 2012 menjadi sebesar Rp. 7,3 triliun per Juli 2015. Adapun penyaluran kredit secara keseluruhan berdasarkan data BI Sumsel pada 2012-2015 melonjak lebih drastis, dari sebesar Rp.336,3 triliun pada 2012 menjadi Rp.507,3 triliun per posisi Juli 2015.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sumsel Rosmaya Hadi mengatakan pihaknya mendorong pelaku industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit untuk sektor pertanian, di antaranya dalam bentuk kredit ketahanan pangan dan energi, kredit resi gudang, dan kredit kepemilikan gudang. “Kredit yang disalurkan untuk proses pembenihan dan pembibitan relatif kecil, karena tingginya risiko dan banyaknya subsidi dari pemerintah pusat,” katanya, Selasa (15 September 2015). Dia menuturkan beberapa kendala dan permasalahan seringkali dihadapi dari sisi petani, di antaranya terkait isu perkreditan yang belum menyentuh petani karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. “Dari studi World Bank pada 2010 dinyatakan bahwa separuh dari populasi Indonesia tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan seperlima sama sekali tidak memiliki akses jasa keuangan,” tuturnya.

3.2 Solusi

a. Dengan memberikan penyuluhan kepada para petani tentang apa dan bagaimana pengkreditan modal pertanian pada lembaga keungan pertanian.

b. Dengan memberikan kredit usahatani dengan pendekatan profit oriented dan dilakukan secara profesional,mudah dijangkau baik secara administrasi maupun waktu pengucuran dana,serta mempertimbangkan prinsip pemberian kredit yang sehat.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Lambannya pertumbuhan kredit pertanian yang terjadi disebabkan oleh sulitnya para petani dalam memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Bahkan dari studi World Bank pada 2010 menyatakan bahwa separuh dari populasi Indonesia tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan seperlima sama sekali tidak memiliki akses jasa keuangan. Permasalahan itu dapat diatasi dengan memberikan penyuluhan kepada para petani tentang apa dan bagaimana pengkreditan modal pertanian pada lembaga keungan pertanian. Selain itu dengan memberikan kredit usahatani dengan pendekatan profit oriented dan dilakukan secara profesional,mudah dijangkau baik secara administrasi maupun waktu pengucuran dana,serta mempertimbangkan prinsip pemberian kredit yang sehat.

3.2 Saran

a. Pemerintah membuat kebijakan khusus mengenai perkreditan dalam pertanian.

b. Pemerintah lebih memerhatikan kondisi akan pertumbuhan kredit pertanian karena mengingat betapa pentingnya pengadaan modal dalam usahatani

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, M.M. 2004. Kemampuan Ekonomi Petani Karet Dalam Melakukan lnvestasi
Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Usahatani (Kasus pada Petani Binaan UPP
TCSDP di Sumatera Selatan). Disertasi. Bandung: PPs Unpad.

Danusaputro, M., Yusuf. M. Cotler dan Pandu Suharto. 1997. Moneterisasi Pedesaan(Bunga
Rampai Keuangan Indonesia). Edisi Ke-2. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Downey. W.D dan Steiien. P. Erickson.1987. Agribusiness Management. McGraw Hill.Mohd
Nasir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Nancy, Cicilia, Chaiil Anwar dan Sinung Hendratno. 1998. Tingkat Kesejahteraan Petani
Karet Didalam Kondisi Krisis Moneter. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. XLVl
No. 4 Tahun 1998. Hal 427- 435.

Pusat Penelitian SEP dan Balitbang Partanian. 1993. Persfektif Pengembangan Agribisnis di
Indonesia. Prosiding.Penyunting; Tahlim Sudaryanto, Effendi Pasandaran dan Achmad
Jauhari. Bogor. 74 hal.

Febi-Bebi Sama 😁

Translate

Minggu, 17 Juni 2018

MAKALAH PRAKTIKUM PENGANTAR AGRIBISNIS PERTUMBUHAN KREDIT PERTANIAN YANG LAMBAN

Daftar Isi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang